Aroma Kolusi dan Nepotisme dalam Praktik Jual Beli Proyek di Manggarai Sangat Kuat, Polisi Diminta Kerja Profesional

Ruteng, GardaNTT.Id – Terkait dugaan jual beli Proyek APBD Kabupaten Manggarai Provinsi NTT yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan. Advokat dari Kantor Edi Hardum and Partners meminta pihak kepolisian agar profesional dalam menyelidiki kasus yang menyeret Istri Bupati Manggarai itu.

“Saya minta Polres Manggarai jangan hanya mau cari popularitas aja untuk menyelidikan kasus ini. Tetapi harus benar-benar profesional bahwa dia serius bahwa kasus ini adalah kasus dugaan tindak pidana” Kata Edi Hardum.

Desa Haju

Menurut Edi Hardum untuk mengusut dugaan tindak pidana itu, maka bukti-bukti yang dipakai adalah asas pembuktian materil.

“Kalau pembuktian formil itu adalah hitam di atas putih, ada bukti-bukti tertulis, tanda tangan segala macam” Ujarnya.

Dia menegaskan asas pembuktian materil itu adalah berdasarkan pengakuan, saksi-saksi, siapa yang melihat dan siapa yang mendengar. Oleh karena itu, polisi harus menggali pembuktian materil.

“Siapa yang bisa ditemukan dalam pembuktian materil ini? Yang pertama adalah Rio dan kontraktor. Kontraktor itu kan sudah mengatakan bersedia akan menjadi whistleblower atau peniup peluit, begitu juga Rio. Gali ada gak saksi-saksi selain mereka itu ada tidak” Ujarnya.

Dia mengatakan berdasarkan rangkaian peristiwa dalam kasus yang menyeret ketua Timses H2N itu ada dua tindak pidana yang termuat.

“Dari rangkaian peristiwa dalam kasus ini jelas ada tindak pidananya, Saya tidak sepakat bahwa kasus ini tidak ada tindak pidananya” ujarnya.

Tindak Pidana yang dimaksud Edi Hardum pertama ialah tindak pidana Kolusi. Polisi kata Edi Hardum dalam menggali persoalan tersebut harus menggunakan UU Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN.

Pasal 1 ayat 2 dalam UU ini menyebutkan, kolusi ada permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antara penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat atau negara.

“Jadi di sini, penyelenggara negaranya siapa? Istri Bupati bisa. Kemudian yang dirugikan siapa di sini? Karena ada yang mengatakan tidak ada kerugian negaranya. Nah kerugian bagi orang lain, masyarakat? Ini yang harus didefinisikan, kerugiannya itu apa? Yaitu menipu masyarakat itu. Di sini ada unsur barang siapanya siapa. Unsur barang siapanya adalah patut diduga Rio, Kontraktor dan Istri Bupati. Patut diduga ya, itu untuk unsur barang siapa” Jelas Edi Hardum.

Lebih lanjut dia menjelaskan unsur kolusi dalam kasus itu yakni keterlibatan semua pihak dalam mengadakan pertemuan dan mengatakan janji-janji.

“Jadi di sini, unsur barang siapanya sudah kena dan unsur melakukan kolusinya juga sudah kena. Itu yang sama minta bahwa polisi harus usut. Tapi harus mencari asas dengan pembuktian materil” Tambahnya.

Selain unsur kolusi dalam kasus itu Edi Hardum juga melihat adanya unsur Nepotisme seperti yang tertuang pada pasal 1 ayat 5 UU.

Nespotisme yang dimaksud yakni perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Sementara dalam pasal 5 ayat 4 dalam UU tersebut Edi Hardum menegaskan setiap warga negara berkewajiban tidak melakukan perbuatan KKN.

“Hanya di sini, diperdebatkan bahwa mereka ini masuk dalam penyelenggara negara atau tidak. Itu si THL itu, THL itu bisa dipakai, karena dia bekerja di Kantor Bupati. Ini bisa ditarik dia” Kata Edi Hardum.

“Unsur pidananya dalam kolusi ini adalah itu ada pada pasal 21. Pasal 21 itu hukumannya adalah 2 tahun penjara dan denda paling sedikit  Rp200 juta. Jadi ada tindak pidananya” Tambahnya.

Lalu yang kedua, kalau misalkan polisi tidak bisa menemukan pembuktian materil itu bahwa tidak ada unsur tindak kolusi di sini, pengakuan berubah-ubah seperti itu, yang kedua adalah tindak pidana pencemaran nama baik. Di sini yang dirugikan adalah istri bupati sendiri.

“Itulah dari awal saya katakan kepada bupati, suruh istrinya itu, penjarakan si Rio itu yang menyebut-nyebut nama dia kalau dia memang merasa tidak ada dalam persekongkolan itu” tegasnya.

Jadi tindak pidananya ada dua di sini. Satu tadi kolusi bisa menyeret istri bupati. Tetapi kalau ini tidak bisa ditemukan, yang paling telak itu adalah tindak pidana pencemaran nama baik. Istri bupati sudah dicemarkan namanya dengan diberi gelar ratu kemiri. Jadi sebenarnya istri bupati yang melapor di sini. Ini delik aduan sebenarnya.

“Istri bupati sebenarnya kalau dipanggil begini, dia segera lapor balik. Lapor si Rio sama kontraktor itu, si Anus. Ini delik aduan. Itu telak, pasalnya tidak bisa elak itu, pasal pencemaran nama baik, itu merugikan” tambahnya.

Bisa juga mereka dirugikan dengan pasal 14  UU No.1 tahun 1946 tentang aturan tindak pidana di mana di sini mencemarkan orang lewat media massa, itu juga kena, sudah membuat provokasi. Akhirnya orang Manggarai membuat mosi tidak percaya, hilang kepercayaan terhadap Bupati Nabit, karena istrinya terlibat.

Orang akan menduga bahwa duit itu untuk menebus kerugian dia ketika sampai tiga kali maju bupati baru menang kan” ungkapnya.

“kalau itu tidak benar, istri bupati harus lapor dong. Saya tunggu-tunggu selama ini mana ini istri bupati lapor” Tutur Edi Hardum.

“Jangan-jangan beliau benar ini persekongkolan ini. Kalau ini benar ya dia harus dijerat dengan UU penyelenggaraan negara tadi” Jelasnya.

Lebih jauh Edi Hardum mengungkapkan dirinya tidak sepakat dengan komentar ahli hukum atau pengamat hukum yang lain yang mengatakan bahwa tidak ada unsur tindak pidana.

“Saya katakan ada, ada tindak pidananya. Mungkin tindak pidana korupsinya masih samar-samar ya” tegas Edi Hardum.

“Tetapi yang paling telak di sini adalah tindak pidana mencemarkan nama baik, mencemarkan istri bupati Manggarai. Itu yang paling telak. Yang kedua adalah dugaan tindak pidana kolusi itu” tutup Edi Hardum.

Desa Haju Desa Haju Desa Haju Desa Haju Desa Haju Desa Haju