GardaNTT.id – Polda Sumatera Utara (Sumut) baru-baru ini berhasil mengungkap kasus penipuan terkait proyek di Dinas Pendidikan (Disdik) senilai Rp1,2 miliar yang melibatkan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kasus ini mengejutkan banyak pihak karena melibatkan pejabat pemerintah yang seharusnya menjadi contoh integritas dan akuntabilitas di masyarakat. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap TMH yang menjabat sebagai kepala seksi SMA di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Sumut.
“Tersangka TMH ditangkap setelah diduga menipu seorang pengusaha dengan modus investasi proyek pengadaan kebutuhan sekolah,” kata Plt Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Yudhi Surya Markus Pinem, dikutip dari CNN Indonesia, Kamis (6/3/2025).
Polda Sumut mengambil tindakan terhadap kasus ini setelah menerima laporan dari korban, HS. Tersangka, TMH, menawarkan proyek fiktif dengan janji keuntungan yang sangat besar.
“Korban tertipu hingga miliaran rupiah. Setelah penyelidikan intensif, kami berhasil menangkap tersangka dan mengamankan barang bukti,” ujar Kombes Yudhi.
Tersangka meyakinkan korban dengan memperlihatkan dokumen proyek pengadaan kebutuhan sekolah senilai Rp5,7 miliar yang diklaim berasal dari APBD Dinas Pendidikan Sumut.
“Tersangka juga menjanjikan keuntungan 30 persen dalam waktu tiga bulan. Korban yang percaya kemudian menyerahkan dana secara bertahap hingga total Rp 1,2 miliar, baik secara tunai maupun transfer ke rekening tersangka,” ucapnya.
Namun, hingga waktu yang dijanjikan, proyek tersebut tidak terealisasi, dan uang korban pun tidak dikembalikan.
Polda Sumut telah memanggil tersangka dua kali, namun karena tidak kooperatif, polisi mengeluarkan Surat Perintah Membawa dan akhirnya menangkapnya.
“Dalam kasus ini, polisi menyita sejumlah barang bukti, termasuk bukti transfer dan kuitansi senilai Rp 1,2 miliar, rekening transaksi perantara, surat perjanjian kerja sama antara korban dan tersangka,” paparnya.
Penangkapan ASN di Sumut atas dugaan penipuan proyek Disdik Rp1,2 miliar ini menjadi pengingat bagi semua pihak tentang pentingnya transparansi dan integritas dalam pengelolaan anggaran pemerintah.
Kasus ini juga menggarisbawahi bahwa pengawasan yang lebih ketat dan tindakan tegas terhadap korupsi sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah. Diharapkan, dengan penanganan yang tepat, kepercayaan publik terhadap pemerintah bisa kembali pulih, dan sistem pengelolaan anggaran dapat lebih baik di masa yang akan datang.
