GardaNTT.id – Aliansi Dosen ASN Kemdiktisaintek Seluruh Indonesia (Adaksi) mengajukan harapan besar terkait pencairan tunjangan kinerja (tukin) bagi seluruh dosen yang berstatus ASN. Mereka berharap agar tukin 2025 dapat dibayarkan bersamaan dengan Tunjangan Hari Raya (THR), yang menurut mereka akan memberikan manfaat lebih besar bagi para dosen menjelang Lebaran.
Harapan tersebut disampaikan oleh Perwakilan Adaksi dari Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH), Esther Sanda Manapa, setelah melakukan audiensi dengan pihak Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), dikutip dari Tempo.co pada Selasa, (11 Maret 2025).
Dalam konferensi pers yang berlangsung setelah audiensi, Esther mengungkapkan bahwa pencairan tukin bersamaan dengan THR akan sangat membantu dosen dalam menghadapi kebutuhan menjelang hari raya.
Esther menyampaikan, pada audiensi yang berlangsung sejak pagi tersebut, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto tidak memberikan penolakan langsung terhadap permintaan agar tukin dibayarkan bersamaan dengan THR. “Kami berharap proses pencairan tukin 2025 bisa berjalan lancar dan tepat waktu, semoga harapan kami terwujud,” ujar Esther.
Meskipun tidak ada penolakan eksplisit dari Kemdiktisaintek, Brian Yuliarto mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang mempersiapkan pencairan tukin 2025. Pencairan tersebut, menurut Brian, diperkirakan akan dimulai pada Juli hingga Agustus 2025, setelah proses sinkronisasi dengan kementerian lain dilakukan.
“Pencairan tukin sudah diproses untuk 2025, dan harapan kami segera setelah Anggaran Belanja Tambahan (ABT) disahkan, pencairan bisa dilakukan,” tambah Brian.
Esther juga mengungkapkan bahwa dalam audiensi tersebut, Adaksi meminta agar pencairan tukin dilakukan secara merata bagi seluruh dosen ASN, termasuk mereka yang bertugas di PTNBH dan Satuan Kerja (Satker). Sebelumnya, sempat ada opsi pencairan tukin melalui skema yang berbeda, namun Adaksi menegaskan bahwa tukin harus diberikan secara adil dan merata untuk semua dosen.
“Yang kami harapkan adalah tidak ada lagi perbedaan dalam pencairan tukin, semua dosen ASN harus menerima hak yang sama, terlepas dari status mereka di perguruan tinggi,” tutur Esther.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga memberikan penegasan terkait pemberian tukin bagi dosen. Dalam konferensi pers pada Februari 2025, Sri Mulyani memastikan bahwa tukin akan dibayarkan kepada 97.734 dosen di seluruh Indonesia, yang terdiri dari empat kategori dosen. Dosen di perguruan tinggi badan hukum (PTNBH), menurut Sri Mulyani, sudah menerima dan akan terus mendapatkan tukin sesuai dengan standar PTNBH.
“Dosen di PTNBH telah dan akan terus menerima tukin, dan kami pastikan pembayaran ini dilakukan sesuai dengan ketentuan,” jelas Sri Mulyani.
Selain itu, Sri Mulyani juga menjamin bahwa dosen yang bekerja di perguruan tinggi negeri berstatus badan layanan umum (BLU), serta dosen di PTN Satker dan PNS di Lembaga Layanan Dikti (LLDT), yang belum mendapatkan tukin, akan segera diproses untuk menerima tunjangan tersebut.
Dengan pencairan tukin yang diharapkan pada tahun 2025 dan kemungkinan besar bersamaan dengan THR, para dosen berharap bahwa masalah ketidakmerataan pembayaran tukin dapat segera diatasi. Para perwakilan dosen juga mengingatkan agar proses ini dilakukan secara transparan dan tepat waktu, mengingat pentingnya kesejahteraan dosen dalam menjalankan tugas pendidikan yang sangat vital bagi masa depan bangsa.
Kini, semua pihak menunggu kepastian mengenai pencairan tukin dan apakah harapan Adaksi agar tukin cair bersamaan dengan THR dapat terwujud. Seiring berjalannya waktu, para dosen terus menunggu kabar baik yang diharapkan membawa dampak positif bagi mereka dan dunia pendidikan Indonesia.
