GardaNTT.id – Ketua DPR RI, Puan Maharani, kembali mengingatkan pemerintah untuk segera mengisi jabatan-jabatan strategis yang masih kosong, salah satunya posisi penting Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat.
Dalam pernyataannya di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (14/4/2025), Puan menegaskan pentingnya percepatan penunjukan dubes demi menjaga hubungan diplomatik yang optimal dengan negara mitra utama seperti AS.
“Ya sebaiknya untuk pos-pos yang masih kosong, pemerintah bisa segera menindaklanjuti,” tegas Puan kepada awak media, dikutip dari detiknews pada Senin (14/4/2025).
Puan juga menekankan bahwa DPR akan tetap menunggu tindak lanjut dari pemerintah terkait pengisian jabatan tersebut.
“Kami di DPR menunggu hal tersebut,” ujarnya, menandakan bahwa pihak legislatif siap mendukung percepatan proses bila sudah ada nama yang diajukan.
Menanggapi desakan tersebut, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melalui juru bicaranya, Roy Soemirat, menyatakan bahwa kekosongan posisi dubes bukanlah hal yang luar biasa dalam praktik diplomatik.
Roy menjelaskan bahwa meski posisi dubes belum diisi selama hampir dua tahun, operasional Kedutaan Besar Indonesia di Washington DC tetap berjalan normal.
“Dalam kebiasaan diplomatik sebetulnya tidak ada yang aneh apabila suatu pos duta besar belum sempat terisi karena tetap mekanismenya berjalan, di mana kantor KBRI atau KJRI akan dipimpin oleh KUAI (Kuasa Usaha Ad Interim/ Charge d’Affaires),” kata Roy saat dikonfirmasi pada Selasa (8/4).
Roy juga membantah bahwa kekosongan posisi Dubes RI untuk AS berdampak langsung pada kebijakan strategis, seperti isu tarif dari Amerika Serikat. Ia menegaskan bahwa proses negosiasi tidak selalu bergantung pada diplomat tingkat tinggi.
“Tidak semua negosiasi itu dilakukan pada tingkat tinggi juga. Banyak meeting-nya,” tambahnya.
Meski Kemlu menyebut tidak ada urgensi mendesak, publik dan sejumlah pengamat hubungan internasional tetap menilai pentingnya pengisian posisi ini. Amerika Serikat adalah mitra dagang sekaligus negara strategis dalam berbagai isu global, mulai dari ekonomi, keamanan, hingga teknologi.
Kekosongan dubes dalam waktu yang terlalu lama berpotensi mengurangi efektivitas diplomasi, terutama dalam momen penting atau krisis bilateral.
Roy Soemirat menyatakan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden. “Keputusan itu kewenangan prerogatif presiden,” ujarnya.
Namun, melihat pernyataan tegas dari Puan Maharani, tampak bahwa dorongan politik untuk mengisi pos tersebut mulai menguat. Publik pun kini menanti langkah konkret dari Istana untuk menunjuk figur yang tepat guna menjaga dan memperkuat hubungan Indonesia-AS di masa mendatang.
