GardaNTT.id – Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang semakin dekat memicu aksi demonstrasi di berbagai daerah di Indonesia.
Pada hari ini, Kamis, 21 Maret 2025, pro dan kontra mengenai RUU TNI semakin memanas, dengan aksi tolak RUU TNI yang mendapat balasan berupa demonstrasi dukungan untuk revisi tersebut.
Suasana di sekitar gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pun semakin tegang seiring dengan meningkatnya jumlah peserta yang turun ke jalan.
Lebih dari lima bus dan sebuah mobil komando tiba di pintu depan Gedung MPR-DPR Jakarta. Mereka menyampaikan dukungan untuk revisi UU TNI. Berdasarkan pengamatan di lokasi, mereka tiba sekitar pukul 10.00 WIB.
“Aksi damai dalam mendukung RUU TNI, mendesak DPR dan Pemerintah segera mengesahkan RUU TNI demi tegaknya NKRI,” ujar orator aksi di atas mobil komando, yang dikutip dari Liputan6.com, Kamis (20/3/2025).
Pernyataan yang disampaikan oleh mereka diketahui bertentangan dengan apa yang disuarakan oleh kelompok masyarakat sipil. Namun, jumlah mereka jauh lebih sedikit, sehingga suara penolakan mendominasi dalam aksi tersebut dengan ketidakseimbangan yang mencolok.
“Tolak, tolak, tolak!,” seru masyarakat sipil.
“Tidak apa yang menolak, ini demokrasi, itu adalah hak masing-masing,” jawab orator massa pro RUU TNI di mobil komando.
Sementara itu, rapat paripurna DPR telah menyetujui revisi UU TNI menjadi undang-undang. Ketua DPR RI, Puan Maharani, telah mengetuk palu sebagai tanda pengesahan undang-undang tersebut. Dengan demikian, payung hukum yang mengatur TNI kini resmi diperbarui.
“Tiba lah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Ketua DPR RI Puan Maharani.
“Setuju,” jawab seluruh anggota dewan yang hadir.
“Terima kasih,” ucap Puan sembari mengetok palu tanda disetujui revisi UU TNI menjadi UU TNI.
Di sisi lain, sebanyak 5.021 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan jalannya demonstrasi yang melibatkan berbagai elemen mahasiswa terkait Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI). Aksi unjuk rasa direncanakan akan berlangsung di Gedung DPR RI Jakarta Pusat pada Kamis, 20 Maret 2025.
“Dalam rangka pengamanan aksi penyampaian pendapat dari Mahasiswa dan beberapa Aliansi, kami melibatkan 5.021 personel gabungan,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro.
Susatyo menjelaskan bahwa personel gabungan yang terlibat dalam pengamanan meliputi Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, serta instansi terkait lainnya. Mereka akan ditempatkan di sekitar Gedung DPR RI.
Selain itu, pengamanan juga akan dilakukan untuk mencegah massa aksi masuk ke dalam Gedung DPR RI.
Rekayasa arus lalu lintas di depan Gedung DPR RI akan dilakukan secara situasional, disesuaikan dengan perkembangan situasi di lapangan. Susatyo menambahkan bahwa pengaturan lalu lintas akan disesuaikan dengan dinamika yang terjadi.
Susatyo juga mengingatkan kepada seluruh personel pengamanan untuk selalu bersikap persuasif, menghindari provokasi, serta mengedepankan negosiasi dan pelayanan yang humanis, sambil tetap menjaga keamanan dan keselamatan.
Dia juga mengimbau kepada para koordinator lapangan (korlap) dan orator untuk menyampaikan orasi dengan cara yang santun dan tidak memprovokasi massa.
“Lakukan unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan yang lain yang akan melintas di sekitaran Gedung DPR RI,” ucap Susatyo.
Dengan pengesahan yang semakin dekat, dinamika politik dan masyarakat terkait RUU TNI kemungkinan besar akan terus berkembang. Pemerintah dan DPR perlu mencermati suara-suara kritis yang disuarakan oleh berbagai kelompok, agar RUU TNI yang akan disahkan dapat menjadi landasan yang kuat dalam mempertahankan keutuhan NKRI tanpa mengabaikan prinsip demokrasi.
Bagi masyarakat yang terlibat dalam aksi-aksi protes ini, baik yang mendukung maupun menentang revisi RUU TNI, pengesahan ini tidak hanya menjadi momen penting bagi TNI, tetapi juga bagi seluruh rakyat Indonesia.
Keputusan yang diambil hari ini akan memiliki dampak jangka panjang terhadap sistem pemerintahan dan hubungan antara militer dan sipil di negara ini.
