GardaNTT.id – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengundang jajaran menteri ekonomi untuk rapat penting di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu siang (26/3). Pertemuan tersebut menjadi sorotan, dengan beberapa menteri ekonomi dan keuangan yang hadir untuk membahas agenda strategis yang berfokus pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Pantauan CNNIndonesia.com, satu per satu, para pejabat ekonomi berdatangan ke Istana. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjadi yang pertama hadir, diikuti oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani serta dua Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono dan Anggito Abimanyu.
Airlangga Hartarto mengungkapkan, bahwa rapat kali ini bertujuan untuk membahas beberapa hal krusial terkait penyusunan APBN 2026.
“[Bahas] APBN 2026,” ujar Airlangga singkat di lokasi. Tidak hanya itu, rapat juga akan menyentuh topik penting lainnya, yaitu Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM & PPKF), yang menjadi acuan dalam penyusunan anggaran negara, seperti dikutip dari CNN Indonesia pada Rabu (26/3/2025).
Sementara itu, Sri Mulyani, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, menjelaskan bahwa proses penyusunan APBN 2026 sudah dimulai. “Iya, mulai disusun ya.
Lapor ke Bapak Presiden dulu,” ujar Sri Mulyani, mengisyaratkan bahwa segala langkah akan dipresentasikan terlebih dahulu kepada Presiden Prabowo sebelum dimatangkan lebih lanjut.
Kehadiran para menteri ekonomi dalam rapat ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam merancang keuangan negara untuk masa depan.
Dengan mulai disusunnya APBN 2026, fokus pemerintah adalah memastikan perekonomian Indonesia tetap stabil dan bertumbuh meskipun tantangan global semakin kompleks.
Rapat ini menjadi langkah awal penting dalam proses penyusunan APBN 2026, yang tidak hanya akan menentukan arah kebijakan fiskal negara, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjaga kestabilan ekonomi nasional di tengah situasi yang penuh tantangan.
Pemerintah, melalui kolaborasi antara berbagai pihak, berharap dapat merumuskan kebijakan yang tepat guna untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang lebih kuat dan berkelanjutan.
