Manggarai Barat, GardaNTT.id – Keuskupan Labuan Bajo dan Ruteng, dituding berafiliasi dengan para pengusaha hotel di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.
Hal itu disampaikan Marsel Nagus Ahang, Ketua Lembaga Pengkaji dan Peneliti Demokrasi Manggarai Raya (LPPDM), saat di wawancarai Wartawan GardaNTT, usai dirinya melakukan aksi demontrasi di Labuan Bajo Sabtu, 12 April 2025.
Ahang mengatakan, tudingannya itu terindikasi dari perbedaan sikap kedua Keuskupan tersebut terhadap sejumlah persoalan di Manggarai dan Manggarai Barat.
Keuskupan Ruteng dan Labuan Bajo, kata dia, berada di garda terdepan dalam upaya menolak keberadaan proyek Geotermal di Manggarai dan Manggarai Barat.
Namun, terhadap upaya privatisasi pantai oleh para pengusaha Hotel di Labuan Bajo, justru malah memilih diam.
“Ada apa ini. Jangan-jangan Keuskupan berafiliasi dengan para pengusaha Hotel itu,” ujarnya.
Dijelaskannya, Geotermal adalah proyek yang memanfaatkan energi panas bumi yang bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan listrik bagi masyarakat. Namun justru ditolak oleh keuskupan.
Sementara, pembangunan Hotel yang memakan area sepadan pantai yang seharusnya dapat diakses publik adalah bentuk upaya privatisasi dan secara jelas melanggar ketentuan UU Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
“Mereka getol tolak geotermal yang bermanfaat untuk masyarakat, tapi diam terhadap upaya privatisasi pantai,”
“Beda sikap terhadap kedua persolan ini justru patut diduga, mereka (Keuskupan, red) berafiliasi,” tambahnya.
Diketahui, dalam aksinya hari ini, LPPDM mendesak Gubernur NTT, Melki Laka Lena mencabut izin privatisasi pantai dari pemilik Hotel yang menggunakan sepadan pantai di Labuan Bajo.
Selain itu, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana yang diduga mendukung privatisasi sepadan pantai di Labuan Bajo.
Pihaknya berjanji akan terus melakukan aksi demontrasi, bahkan akan menurunkan peserta yang lebih banyak, jika aksi hari ini tidak direspon.
Selain itu, pihaknya juga akan membuat Laporan Polisi terhadap sejumlah pengusaha yang membangun Hotel dengan memanfaatkan area sepadan pantai.
