Menurut Menteri Johnny, untuk menjalankan tugas itu, pihaknya telah menyiapkan dan mengoordinasikan seluruh aktivitas komunikasi publik dan layanan media. “Kami akan berusaha menjalankan tugas dalam mempersiapkan dan mengoordinasikan seluruh aktivitas komunikasi publik dan layanan media selama atau dalam rangka rangkaian kegiatan Presidensi G20 Indonesia tahun depan,” jelasnya.
Kantor Staf Presiden di bawah pimpinan Kepala KSP Moeldoko, mempunyai tugas dalam mengelola manajemen isu dan manjemen krisis termasuk di dalamnya komunikasi publik dan komunikasi politik.
“Sementara Kemenparekraf bertugas untuk mengglorifikasi potensi keindonesiaan dari sisi pariwisata dan ekonomi kreatif. Kita tidak harapkan Indonesia hanya dijadikan tempat rapat, maka nanti ada side event dan lain sebagainya untuk menunjukkan dan memperkenalkan Indonesia. Jadi, kita akan siapkan supaya para pemimpin itu menyaksikan secara langsung,” papar Menkominfo.
Sedangkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara bertugas sebagai koordinator dalam mengkonsolidasikan aset komunikasi publik BUMN sebagai bagian dari kanal diseminasi konten dan informasi.
“Ini hasil rapat kami secara internal bagaimana mengatur jobdesk atau dalam bahasa pemerintahnya yaitu sesuai tugas pokok dan fumgsi (tupoksi). Saya pakai istilah yang biasa saya lakukan yakni menyebutnya sebagai pembagian tugas,” jelas Menteri Johnny.
Selain Menteri Johnny, dalam rakor yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, turut hadir mengikuti rapat antara lain Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin; Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi; Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi; serta para pejabat dari Kementerian Kominfo, Kemenko Perekonomian, Kementerian Luar Negeri, Sekretariat Negara, Kementerian PUPR, Ketua LPS, TNI dan Polri.
