Sumba Barat, GardaNTT.id – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumba Barat, Papi Ndjurumana, melakukan monitoring pelaksanaan pleno rekapitulasi penghitungan suara pemilu 2024 di Kecamatan Laboya Barat, Kamis 22 Februari 2024. Monitoring itu, guna memastikan pleno tersebut berjalan lancar.
Papi Ndjurumana, saat dikonfirmasi oleh GardaNTT mengatakan, monitoring itu dilakukan terhadap seluruh kecamatan di wilayah kerjanya. Salah satu fokus dalam monitoring itu, sebut Papi, adalah terkait ketaatan pada mekanisme, prosedur dan tatacara pelaksanaan pleno oleh penyelenggara teknis, yakni PPK.
“Terhadap semua kecamatan kita lakukan monitoring. Kita mau pastikan, apakah dalam pelaksanaannya sesuai mekanisme, prosedur dan tatacara atau tidak. Misalnya, pleno dilakukan dengan mempresentasikan C-Hasil atau tidak. Karena di PKPU sudah diatur demikian,” kata Papi.
Selain itu, kata Papi, pihaknya juga hendak memastikan kondisi Sirekap di 6 kecamatan pada wilayah kerjanya itu. Dari hasil monitoring yang dilakukannya, semua kecamatan terpantau aman dan tidak mengalami kendala berarti.
“Untuk penggunaan Sirekap, semua aman. PPK di 6 kecamatan ini melaksanakan pleno menggunakan Sirekap. Paling hari pertama saja yang agak kendala sediki, tetapi setelah itu aman dan lancar,” ujarnya.
Dalam melakukan monitoring, ketiga Komisioner Bawaslu Sumba Barat ini membagi tugas sesuai wilayah koordinasi masing-masing. Yusti Rambu Karadji, melakukan monitoring di Kecamatan Kota dan Wanukaka, sedangkan Sri Demu Alemina Br Bangun, melakukan monitoring di Kecamatan Lamboya dan Laboya Barat. Sementara Papi sendiri, melakukan monitoring di semua kecamatan.
“Kalau saya selaku Ketua, monitoring ke semua kecamatan,” tuturnya.
Papi saat juga mengingatkan seluruh jajaran Panwaslu Kecamtan untuk lebih teliti pada saat rekapitulasi berlangsung. Hal itu dimaksudkan agar tidak menjadi persoalan pada pleno rekapitulasi tingkat kabupaten nantinya.
“Saya sudah ingatkan kepada seluruh Panwascam, supaya teliti. Angka-angka yang dipresentasikan oleh PPS itu harus sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai nanti di pleno kabupaten jadi persoalan lagi. Jadi perlu clear memang ditingkat kecamatan,” pungkasnya
