Menurut dia, ucapan Luhut berbeda dengan pernyataan Presiden Joko Widodo dan pemerintah bahwa pemilu mendatang akan berlangsung pada tanggal yang telah disepakati, yaitu 14 Februari 2024. “Maka tidak boleh ada menteri yang punya pendapat yang berbeda,” kata Hasto, pada Senin, 14 Maret lalu.
Sehari setelahnya, penolakan penundaan Pemilu 2024 diutarakan Ketua DPR Puan Maharani putri Megawati. Setelah Pembukaan Masa Persidangan IV tahun Sidang 2021-2022, Puan menegaskan sikap DPR, yang bersama pemerintah dan KPU menyepakati akan melaksanakan pemilihan umum pada 2024.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengatakan, sejak awal isu penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden bergulir, PDIP akan menjadi penentu. Sebagai pemenang pemilu dengan menguasai 128 dari 471 kursi DPR, partai berlambang banteng itu memiliki posisi tawar besar untuk mempengaruhi partai lain. PDIP juga menjadi lokomotif di koalisi partai pendukung pemerintah. Faktor lain yang sangat menentukan adalah status Presiden Joko Widodo sebagai kader PDIP. “Memungkinkan untuk mengkonsolidasikan segalanya,” ujar dia.
Menurut Adi, kini partai lain di gerbong koalisi semakin menunjukkan penolakan ide penundaan Pemilu 2024, termasuk Partai Gerindra, Partai NasDem, hingga Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN), yang awalnya ikut menggulirkan gagasan penundaan pemilu, belakangan lebih banyak diam karena tenggelam oleh arus tolak penundaan pemilu. “Yang masih agresif hanya PKB,” kata Adi. Ide penundaan Pemilu 2024 memang pertama kali disuarakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar pada bulan lalu. Berdalih menyampaikan aspirasi, dia menyatakan pemilu perlu ditunda karena biaya yang tinggi dan negara baru bangkit dari keterpurukan ekonomi selama pandemi Covid-19.
