Ende, GardaNTT.id– Ketua Gerakan Anti Korupsi sedaratan Flores Lembata, Kanis Soge mendesak setiap stakeholder untuk segera merespon keluhan guru – guru lembaga Paud dan Kober di kabupaten Ende.
Pasalnya, sesuai pengakuan ketua Himpaudi kabupaten Ende Arsat Ismail DJ, S ST bahwa dana Bantuan Operasional Paud (BOP) tahap II tahun 2021 dengan jumlah sekitar 2 miliar tidak bisa dicairkan karena alasan bendahara dinas P&K tidak mengimput data.
Melihat dengan keluhan tenaga pendidik Lembaga Paud dan Kober ini, ketua Gerakan Anti Korupsi sedaratan Flores Lembata, Kanis Soge angkat bicara.
Kepada media ini Sabtu, (19/03) pria yang akrab di sapa Kanis mengatakan, persoalan tersebut harus segera ditindak lanjuti oleh lembaga yang berwewenang dalam hal ini, Bupati dan Wakil Bupati Ende dan anggota DPRD Komisi III kabupaten Ende.
“Proses pendidikan anak usia dini itu bagian dari amanat undang – undang yang bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa di Negara ini, sehingga kita minta jangan abaikan Lembaga ini,” ungkapnya
Menurut Kanis, persoalan ini harus segera dipertanggungjawabkan oleh para stakeholder dan para pihak yang sudah diamanatkan oleh Negara.
Kanis menambahkan, kalau pihak terkait tidak bertanggungjawab maka dirinya meminta kepada pihak Pemerintah dan anggota Komisi III DPRD Ende untuk segera tanggapi atau merespon segera mencari data apa yang menjadi alasan bendahara tidak mengimput data.
“Saya sebagai katua gerakan antikorupsi seFlores Lembata tidak tinggal diam melihat dengan persoalan ini. Kita akan melakukan penggugatan dan mencari data. Kita akan mengadvokasi persoalan ini karena kalau ini dibiarkan kasian tenaga pendidik Paud,” utupnya
