Jakarta, gardantt.id-Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) memanggil Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo terkait dugaan korupsi. Sebelumnya, Mentan Syahrul Yasin Limpo telah dua kali tidak hadir saat dipanggil oleh KPK. Panggilan kedua Mentan Syahrul Yasin Limpo seharusnya dilaksanakan pada 16 Juni lalu, namun ia absen dengan alasan menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri.
Dikutip Ayojakarta.com dari YouTube Kompastv Pontianak pada Senin, 19 Juni 2023 Mentan sempat minta ditunda atas pemanggilan dirinya ke KPK hari ini.
Menteri Pertanian meminta agar pemanggilannya dapat dilakukan pada 29 Juni mendatang, namun permintaan tersebut ditolak KPK.
“Iya yang bersangkutan memberi tahu KPK, bahwa yang bersangkutan terjadwal kegiata. ke India. Dan meminta agar pemeriksaan ditunda ke tanggal 27 Junj 2023,” kata Nurul Ghufron, Wakil Ketua KPK.
Dalam perkara dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, keterangan Menteri dari Partai Nasdem itu dibutuhkan untuk penyelidikan kasus tersebut.
Selain itu Firli Bahuri, Ketua KPK juga menyebut bahwa warga negara wajib memenuhi panggilan.
“setiap warga negara wajib memenuhi panggilan secara sah,” katanya.
Sementara itu, Kurnia Ramadhana, selaku Peneliti ICW meminta agar Syahrul Yasin dapat kooperatif dalam memenuhi panggilan KPK.
Begitu juga sebaliknya agar KPK dapat transparan dalam menangani kasus tersebut.
“agar yang bersangkutan bisa kooperatif datang menghadiri panggilan KPK untuk menjelaskan lebih lanjut apa argumentasi dari Pak Menteri Pertanian berkaitan dengan perkara yang sedang diselidiki oleh KPK,” kata Kurnia Ramadhana.
Dikutip Ayojakarta.com dari Kompastv, Syahrul Yasin mengaitkan kasus hukum yang menyeret namanya ada kaitannya dengan politik.
“Saya juga menyimak sejumlah pihak mengaitkan proses hukum ini dengan aspek politik, sekalipun banyak pendapat seperti itu dengan kerendahan hati sebagai warga negara biasa,” kata Syahrul Yasin Limpo.
“Saya akan menjalani seluruh aral rintang ini. Mari kita hormati proses yang berjalan di KPK dan tidak mengambil kesimpulan yang mendahului proses hukum dan informasi resmi dari KPK,” lanjutnya.***
Sumber: Ayojakarta.com
