Manggarai Barat, GardaNTT.id-Pengacara muda Plasidus Asis De Ornary mendesak DPRD Manggarai Barat segera bentuk Panitia Khusus (Pansus) kasus mafia tanah di Labuan Bajo, Ibukota Manggarai Barat, NTT.
Hal itu diungkapkan Asis menyikapi maraknya praktek mafia tanah yang menggerogoti Daerah berpredikat Super premium tersebut.
Menurut Asis, masalah mafia tanah di Labuan Bajo perlu disikapi serius oleh Eksekutif dan Legislatif.
“Begini yah, mafia tanah di Labuan Bajo inikan bukan hanya menjadi isu Nasional, tetapi juga menjadi isu Internasional, berkena’an dengan predikat kota ini sebagai kota pariwisata Super Premium, sehingga sekecil apapun isu disini akan menjadi pusat perhatian dunia,” kata Asis saat dihubungi media ini pada Sabtu (27/02/2021).
Dikatakan Asis, predikat Super Premium tentunya berdampak pada peningkatan jumlah investasi para pengusaha-pengusaha luar di Labuan Bajo.
“Oleh karena itu supremasi Hukum menjadi sangat penting sebagai jaminan kenyamanan investasi. Daerah ini harus benar-benar bebas dari mafia tanah dan harus diberantas,” ujarnya
Baca Juga: Polres Mabar Resmikan Kampung Tangguh Pertama di Desa Tentang
Harapan pemberantasan mafia tanah tersebut, lanjut Asis, salah satunya adalah melalui kerjasama antara Eksekutif dan Legislatif.
“Di Eksekutif, kita punya Bupati yang baru. Di legislatif juga kita punya Ketua DPR yang baru. Ada harapan baru tentunya. Kita ingin keduanya kolaborasi, responsif. Bupati beri masukan ke DPR dan DPR juga harus respon, berinisiatif untuk dorong upaya pemberantasan mafia tanah yamg salah satunya melalui ruang pembentukan Pansus berantas mafia tanah,” pintanya.
Penegakan Hukum, lanjutnya, jelas akan berdampak baik terhadap perkembangan ke depan. Pansus kata dia, akan membantu pihak kejaksaan dalam proses penegakan mafia tanah ini.
“Melalui Pansus ini, setidaknya bisa memunculkan fakta yg tersembunyi. Ini seperti kita membongkar kotak pandora. Pansus membantu lebih terang kasus tanah di bumi Mabar ini,” jelasnya.
Pansus ungkapnya, merupakan upaya non litigasi untuk mengadvokasi terkait persoalan mafia tanah di Labuan Bajo.
“Mereka (DPR, red) adalah orang paling depan selain para penegak Hukum. Ada good will dari kedua Pemimpin baru ini dalam memberantas mafia tanah di Labuan Bajo,” ungkapnya.
Baca Juga: Oknum Polisi dan TNI di Mabar Diduga Aniaya Warga Siri Mese
Asis juga mengatakan, kekritisanya hendaknya dipandang sebagai upaya bersama membangun Manggarai Barat melalui masukan konstruktif.
“Salus populi suprema Lex Esto, Keselamatan rakyat merupakan hukum yang tertinggi. Kekritisan saya ini semata-mata sebagai cara membangun Manggarai Barat melalui ide-ide atau masukan yang konstruktif,” tandasnya
Penulis: Olizh Jagom
Editor : Adi Jaya
