Ende, GardaNTT.id- Anggota komisi III DPRD Yohanes Marianus Kota Mendesak Kepala Dinas P & K Kabupaten Ende untuk bertanggung jawab atas kesalahan kerja bendahara dinas yang membuat sejumlah Paud tidak mendapatkan alokasi dana BOB tahap II tahun 2021.
“Lagi-lagi dia. Kenapa sih dengan dinas yang ini selalu bermasalah tiap tahun. Saya bingung kenapa bupati masih mempertahankan dia, secara kemampuan dia tidak mampu dan tidak profesional dalam mengelola dinas tersebut,” ungkap Yohanes Marianus Kota kepada media, Selasa (22/03)
Yani kota menambahkan, dinas sebesar itu mestinya Kepala Dinas harus transparan dan bekerjasama dari berbagai bidang demi memajukan pendidikan di kabupaten Ende.
Menurut dia, mesti bukan hanya dipercayakan ke satu orang saja untuk menangani semua persoalan yang menyangkut dengan keuangan di dinas tersebut.
“Iya ini terbukti bahwa kinerja kerja kepala Dinas P&K tidak profesional, masa semua dibebankan ke bendahara, disana pasti ada kabidnya, seksinya, dan staf staf lain yang dapat membantu sehingga persoalan tidak di cairnya dana BOP tidak terjadi,” ujarnya
Lanjut Yani Kota, Persoalan tersebut akan segera ditindaklanjuti oleh anggota Komisi III DPRD Ende.
“Iya Aji, kita akan segera melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan itu secepatnya akan kita lakukan,” tuturnya.
Sebelumnya, akibat dana bantuan operasional Paud (BOP) tahap II tahun 2021 di kabupaten Ende tidak bisa cair membuat beberapa Lembaga Paud dan kelompok bermain (Kober) di kabupaten Ende harus berhutang di toko-toko ATK.
Pasalnya, dana bantuan operasional Paud (BOP) tahap II tahun 2021 yang seharusnya dicairkan pada 31 Desember 2021 hingga saat ini belum kunjung cair.
Informasi yang dihimpun media ini, saat pengelola Paud menanyakan terkait tidak cairnya dana BOP tahap II tahun 202, dinas P&K kabupaten Ende beralasan bendahara tidak mengimput data.
Ketua Himpaudi kabupaten Ende Arsat Ismail. DJ, S. ST mengatakan, pihak Lembaga Paud dan Kober di kabupaten Ende saat ini bingung untuk membayar huatang di toko-toko ATK.
“Ya kami bingung untuk bayar hutang di toko ATK ini pake apa? kalau dana ini tidak dicairkan,kira – kira kami harus ambil uang darimana?” ungkap Harsat kepada awak media saat bertepatan kunjungan anggota DPRD Provisi NTT, Supriyadin Pua Rake bertempat di Paud/ Kober Harapan Bunda, pada Rabu (16/03)
Ia menambahkan persoalan dana (BOP) tersebut harus disikapi oleh pihak pemerintah dan Lembaga DPRD Ende dalam hal ini anggota komisi III.
“Ini kalau tetap dibiarkan kasian pihak Lembaga Paud dan Kober di Kabupaten Ende, lembaga ini akan menjadi korban,” jelasnya
Dirinya berharap kepada pihak Komisi III kabupaten Ende untuk segera merespon persoalan tersebut demi seluruh lembaga Paud dan Kober yang ada di kabupaten Ende.
“Kami minta anggota komisi III DPRD Ende untuk bisa panggil bendahara dinas P & K kabupaten Ende untuk mengklarifikasi persoalan ini, jangan sampai terjadi lagi hal yang sama dikemudian hari,” tutupnya.
