Oleh: Sil Joni
Penulis adalah pemerhati masalah sosial dan politik
Membangun relasi dan komunikasi politik yang produktif dengan setiap pemangku kepentingan, menjadi sebuah kebajikan politik yang mesti dihidupkan oleh semua Partai Politik. Komunikasi yang intensif itu tidak hanya dengan publik-konstituen, tetapi juga dengan lembaga formal yang berkontribusi bagi penguatan demokrasi politik seperti Lembaga eksekutif, legislatif, pers, pihak kepolisian, KPUD, komunitas akademik, dan lain-lain.
Menarik untuk membaca momen audiensi anatara jajaran pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Mabar dengan anggota komisioner KPUD Mabar di ruang KPUD seperti yang dilansir oleh sejumlah media dalam jaringan (daring), Selasa (13/4/2021).
Pertemuan itu, hemat saya lebih dari sekadar ‘silaturahmi politik biasa’. Saya menangkap sebuah intensi politik yang besar di balik perjumpaan itu. Perindo Mabar coba ‘mengekspresikan’ cita-cita politik mereka dalam kaitannya dengan upaya penerapan kultur demokrasi yang sehat dan partisipatoris pasca hajatan Pilkada kemarin.
Motivasi luhur itu terbaca dari pendapat politik yang dikemukakan ketua DPD Perindo Mabar, Stanislaus Stan di hadapan wartawan. Setidaknya, ada tiga poin krusial yang coba digemakan dalam perjumpaan itu.
Pertama, pertemuan itu menurut Stanis bertujuan untuk mempertegas komitmen para pengurus Perindo Mabar untuk membesarkan Partai ini sehingga membawa pengaruh positif dalam memperjuangkan kepentingan publik. Perindo bertekat menjadi ‘wadah artikulasi kepentingan dan jembatan penyalur aspirasi publik.
Kedua, dalam dan melalui pertemuan itu Perindo mau menegaskan posisinya sebagai Partai yang tidak lagi terikat dengan kepentingan politik Pilkada. Kompetisi politik itu sudah selesai. Perindo berkomitmen mendukung penuh dan mengkritik rezim yang berkuasa saat ini. Jadi, fokus Perindo adalah berpartisipasi dan mengawal perwujudan kerja-kerja politik demokratis di Mabar.
Ketiga, Perindo demikian Stanis mendorong dan mengharapkan KPUD untuk tetap tampil sebagai lembaga yang profesional dan independen. Profesionalisme dan independensi KPUD sangat dibutuhkan dalam mendukung kiprah dan eksistensi partai politik di daerah ini. Dengan itu, situasi politik di Mabar semakin kondusif bagi pengimplementasian sistem politik demokrasi.
Kunjungan Politik Perindo Mabar ke KPUD itu bernilai strategis dan menjadi preseden baik dalam hal komunikasi politik yang bermutu. Penilaian ini dipertegas ketika membaca respons pihak KPUD. Ketua KPUD Mabar, Robertus V. Din sangat mengapresiasi inisiatif audiensi para pengurus DPD Perindo sekaligus berharap pertemuan itu membawa manfaat terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan kontestasi demokrasi elektoral di mana partai politik menjadi pemain utamanya.Menjalin silaturahmi politik semacam ini, hemat saya mesti menjadi sebuah tradisi politik yang berorientasi pada perwujudan kepentingan bersama yang lebih baik. Pengurus DPD Perindo seperti yang dijelaskan Stanis, selalu mengedepankan politik yang berpihak pada perubahan dan perbaikan kehidupan politik demokrasi.Apalagi dalam pertemuan itu, sikap kritis DPD Perindo diekspresikan secara elegan terhadap lembaga penyelenggara hajatan demokrasi itu. Ini menunjukkan bahwa Perindo lebih mengutamakan kepentingan publik ketimbang kepentingan sektoral masing-masing lembaga.Hal lain yang bisa menjadi pembelajaran dalam kunjungan itu adalah kemauan untuk saling belajar. Bagaimana pun juga, DPD Perindo yang baru tentu membutuhkan pengetahuan dan informasi yang kredibel dari KPUD terkait persyaratan teknis yang mesti dipenuhi untuk bisa berkontribusi maksimal dalam pentas politik lokal. KPUD pun tetap membutuhkan sumbang saran dari Partai Politik dalam menjalankan tugas keprofesionalan mereka.
Membangun relasi dan komunikasi politik yang produktif dengan setiap pemangku kepentingan, menjadi sebuah kebajikan politik yang mesti dihidupkan oleh semua Partai Politik. Komunikasi yang intensif itu tidak hanya dengan publik-konstituen, tetapi juga dengan lembaga formal yang berkontribusi bagi penguatan demokrasi politik seperti Lembaga eksekutif, legislatif, pers, pihak kepolisian, KPUD, komunitas akademik, dan lain-lain.
Menarik untuk membaca momen audiensi anatara jajaran pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Mabar dengan anggota komisioner KPUD Mabar di ruang KPUD seperti yang dilansir oleh sejumlah media dalam jaringan (daring), Selasa (13/4/2021).
Pertemuan itu, hemat saya lebih dari sekadar ‘silaturahmi politik biasa’. Saya menangkap sebuah intensi politik yang besar di balik perjumpaan itu. Perindo Mabar coba ‘mengekspresikan’ cita-cita politik mereka dalam kaitannya dengan upaya penerapan kultur demokrasi yang sehat dan partisipatoris pasca hajatan Pilkada kemarin.
Motivasi luhur itu terbaca dari pendapat politik yang dikemukakan ketua DPD Perindo Mabar, Stanislaus Stan di hadapan wartawan. Setidaknya, ada tiga poin krusial yang coba digemakan dalam perjumpaan itu.
Pertama, pertemuan itu menurut Stanis bertujuan untuk mempertegas komitmen para pengurus Perindo Mabar untuk membesarkan Partai ini sehingga membawa pengaruh positif dalam memperjuangkan kepentingan publik. Perindo bertekat menjadi ‘wadah artikulasi kepentingan dan jembatan penyalur aspirasi publik.
Kedua, dalam dan melalui pertemuan itu Perindo mau menegaskan posisinya sebagai Partai yang tidak lagi terikat dengan kepentingan politik Pilkada. Kompetisi politik itu sudah selesai. Perindo berkomitmen mendukung penuh dan mengkritik rezim yang berkuasa saat ini. Jadi, fokus Perindo adalah berpartisipasi dan mengawal perwujudan kerja-kerja politik demokratis di Mabar.
Ketiga, Perindo demikian Stanis mendorong dan mengharapkan KPUD untuk tetap tampil sebagai lembaga yang profesional dan independen. Profesionalisme dan independensi KPUD sangat dibutuhkan dalam mendukung kiprah dan eksistensi partai politik di daerah ini. Dengan itu, situasi politik di Mabar semakin kondusif bagi pengimplementasian sistem politik demokrasi.
Kunjungan Politik Perindo Mabar ke KPUD itu bernilai strategis dan menjadi preseden baik dalam hal komunikasi politik yang bermutu. Penilaian ini dipertegas ketika membaca respons pihak KPUD. Ketua KPUD Mabar, Robertus V. Din sangat mengapresiasi inisiatif audiensi para pengurus DPD Perindo sekaligus berharap pertemuan itu membawa manfaat terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan kontestasi demokrasi elektoral di mana partai politik menjadi pemain utamanya.
Menjalin silaturahmi politik semacam ini, hemat saya mesti menjadi sebuah tradisi politik yang berorientasi pada perwujudan kepentingan bersama yang lebih baik. Pengurus DPD Perindo seperti yang dijelaskan Stanis, selalu mengedepankan politik yang berpihak pada perubahan dan perbaikan kehidupan politik demokrasi.
Apalagi dalam pertemuan itu, sikap kritis DPD Perindo diekspresikan secara elegan terhadap lembaga penyelenggara hajatan demokrasi itu. Ini menunjukkan bahwa Perindo lebih mengutamakan kepentingan publik ketimbang kepentingan sektoral masing-masing lembaga.
Hal lain yang bisa menjadi pembelajaran dalam kunjungan itu adalah kemauan untuk saling belajar. Bagaimana pun juga, DPD Perindo yang baru tentu membutuhkan pengetahuan dan informasi yang kredibel dari KPUD terkait persyaratan teknis yang mesti dipenuhi untuk bisa berkontribusi maksimal dalam pentas politik lokal. KPUD pun tetap membutuhkan sumbang saran dari Partai Politik dalam menjalankan tugas keprofesionalan mereka.
