Berimbang, Tegas, Akurat
Indeks

Pengelolaan DD tidak Transparan, Hingga Kualitas Infrastruktur Buruk, Masyarakat Kecewa dengan Kades Golo Poleng

Kondisi Embung yang dibangun tahun 2018 menelan anggaran Rp. 189,736,000 (Foto: GardaNTT.id Dok.)

Manggarai Barat, GardaNTT.id-Masyarakat Siri Mese, Desa Golo poleng, Kec. Ndoso, Manggarai Barat, sangat menyayangkan beberapa kegiatan infrastruktur dan pemberdayaan yang output manfaatnya untuk masyarakat tidak jelas.

Salah seorang warga Desa Golo Poleng yang namanya tidak mau dimediakan, kepada  GardaNTT.id, Juma’at (5/2/2021) menjelaskan, ada beberapa kegiatan pembangunan dari Desa Golo Poleng yang tidak jelas manfaatnya dan terkesan menghamburkan anggaran DD.

Embung yang dibangun tahun 2018 menelan anggaran Rp. 189,736,000 (Foto: GardaNTT.id Dok.)

“Ada beberapa kegiatan desa yang menurut saya tidak jelas manfaatnya pa, salah satunya tahun 2018, yaitu kegiatan Pembangunan Embung dengan menelan anggaran ratusan juta, sampai saat ini, Embungnya tidak jelas manfaatnya pa, kami merasa bingung juga, untuk apa buat yang sampai saat ini tidak ada manfaat sama sekali untuk kami, bahkan mubasir karena sudah rusak,” tuturnya

Kegiatan lain juga ia jelaskan, Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Air Minum Bersih yang menelan anggaran ratusan juta namun tidak pernah dinikmati oleh masyarakat hasilnya.

“Saya menduga kepala desa manfaatkan program pembangunan air minum ini untuk memperkaya diri, faktanya anggaran untuk Program Air Minum Bersih ini tidak jelas pemanfaatanya, bahkan masyarakat belum sama sekali menikmatinya, perkiraan kami untuk air minum ini saja menelan anggaran ratusan juta, belum proyek lainya,” ungkapnya

Baca Juga: Parkiran Liar di Labuan Bajo Kuasai Separuh Badan Jalan

Ia menjelaskan, bahkan masyarakat juga tidak pernah melihat papan informasi di lokasi kegiatan.

“Setahu saya wajib disemua kegiataan harus ada papan informasi, agar kami tau berapa anggaran yang digunakan dalam kegiatan tersebut, ini tidak, semuanya tertutup,” ungkapnya.

Menurutnya, bahkan musyawarah desa hanya di hadiri oleh kroni kroni Kepala Desa

“Karena yang diundang hanya yang sekongkol dengan dia saja, sehingga hasilnya sesuai kenginan Kepala Desa,” ungkapnya

Ia menambahkan, anggaran APBDes seharusnya wajib di pajang depan kantor desa.

“Jaman sekarang sudah tidak ada lagi rahasia dalam penggunaan Dana Desa, sehingga mereka wajib untuk pajang baliho APBDes, kan itu ada anggaran kusus,” tuturnya

Lebih jauh ia menjelaskan, Kantor Desa yang mubasir perlu dimanfaatkan sebagai tempat pelayanan masyarakat.

Kondisi terkini kantor desa Golo Poleng (Foto: GardaNTT.id Dok.)

“Kantor desa sebenarnya berada di perbatasan dengan desa tetangga, bukan rumah Kepala Desa menjadi tempat pelayanan masyarakat, sehingga kami meminta untuk Kantor Desa yang sudah dibangun untuk dimanfaatkan sesuai penggunaannya.”bebernya

Tampak dari Luar Kantor Desa Golo Poleng (Foto: GardaNTT.id Dok.)

Ia meminta, kejaksaan, kepolisian dan inspektorat segera memeriksa kades Siprianus Mandut terkait penggunaan anggaran Dana Desa sejak ia menjabat kepala Desa Golo Poleng

Penulis: Adi JayaEditor: Adi Jaya