Manggarai.GardaNTT.id-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Partai Amanat Nasional (PAN), Eber Ganggut pertanyakan lambannya penyerapan anggaran dana penanganan Covid-19 di Kabupaten Manggarai.
“Sikap pemerintah terkait penggunaan dana Covid-19 harus dipercepat. Ini kompensasi dari PPKM to, begitu. Kalau seandainya pemerintah mengambil kebijakan PPKM, lalu kemudian tidak ada kompensasi dari pemerintah, ini namanya bunuh rakyat, sementara satu sisi kita tau ada uang,” ungkap DPRD Kabupaten Manggarai, Eber Ganggut kepada media ini (7/8).
Politisi PAN itu mengatakan, tidak ada gunanya pemerintah jika keluarkan alokasi anggaran Covid-19 setelah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sudah lewat atau setelah masalah Covid-19 grafiknya menurun.
Ia mengakui, PPKM sangat besar dampaknya bagi pertumbuhan perekonomian rakyat.
“Embrio ekonomi sekarang tidak bergerak, orang sekarang pada tinggal di rumah, di mana kita tidak lihat bahwa ada pertumbuhan embrio ekonomi baru,” ungkapnya.
Kebijakan alokasi dana fisik, yang sampai sekarang belum terealisasi, padahal sudah satu bulan lalu diumumkan pemenang tendernya, langkah berikut seharusnya penandatanganan kontrak.
“Kok sampai satu bulan ini tidak jelas-jelas. Reins waktu sebenarnya hanya satu minggu, karena itu hanya sekedar penandatanganan administrasi, karena proses lelang sudah selesai,” ungkapnya.
Ia mengakui banyak kontraktor pemenang tender menanyakan ke pihaknya terkait belum dilaksanakan penandatanganan kontrak.
“Saya jawab kami tidak tahu, tapi informasi yang kami dengar pemerintah mau refocussing lagi tahap kedua, refocussing bagaimana? sementara penyerapan penggunaan dana tahap pertama baru 3,65 %.” ungkapnya.
Eber mengakui jika refocussing tahap kedua sudah di posisi 52 miliard lebih dari penambahan jumlah refocussing tahap pertama.
“Tahap satu saja penyerapan masih rendah mau refocussing lagi tahap dua, yang rakyat tunggu sekarang adalah pemanfaatan uang itu sebagai kompensasi akibat Covid-19 di Manggarai,” tegasnya.
Ia mengatakan, kebijakan pemerintah adalah PPKM, maka kompensasinya seperti BLT harus segera direalisasikan, begitu juga bantuan lain. Mengapa tidak direalisasikan anggaran tersebut?
Terkait tenaga medis, jelasnya, mereka adalah garda terdepan, tapi sampai sekarang mereka punya kegiatan yang dipertaruhkan nyawa mereka untuk mengurus Covid-19 tetapi tidak ada pendapatan dari daerah.
Kebijakan pemerintah terkait PPKM, dirinya memberi apresiasi karena bertujuan untuk memutus mata rantai beredarnya Covid 19 di tengah masyarakat.
Ia berharap dipercepat program-program dan agenda Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai mengingat tahun fiskal tinggal 4 bulan lagi.
“Kurang lebih 4 bulan loh sudah selesai ini tahun fiskal, kita sudah masuk bulan agustus, mau kapan lagi. Harapan kita dipercepat program-program itu,” ungkapnya.
Lebih jauh dijelaskannya, semakin cepat uang beredar di Manggarai baik pekerjaan fisik maupun non-fisik termasuk uang Covid-19, memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi dan uang beredar lebih cepat lebih bagus di tengah masyarakat Manggarai.
