Penulis Opini : Apolonius Jantur
GardaNTT.id– Sebelum membahas Tindak tutur Ilokusi Direktif, simak terlebih dahulu ilmu Pragmatik yang menjadi akar dari kajian kali ini.
Pragmatik adalah cabang linguistik yang mempelajari hubungan antara konteks luar bahasa dan maksud tuturan melalui penafsiran terhadap situasi penuturannya.
Dalam setiap komunikasi, manusia menyampaikan informasi yakni berupa pikiran, secara langsung dengan meng gunakan bahasa sebagai medianya. Komunikasi dikatakan berhasil apabila penutur menyampaikan pesan dengan baik dan mitra tutur memahami maksud dari pesan yang disampaikan oleh penutur.
Maka, dalam setiap proses komunikasi terjadilah yang disebut peristiwa tutur dan tindak tutur atau perilaku bahasa yang berkaitan erat dengan konteks.
Tindak tutur dapat terlihat misalnya dalam debat capres dan cawapres banyak memproduksi tindak tutur yang dapat dijadikan pedoman, pelajaran atau dapat dijadikan contoh dalam bertutur sehari-hari sehingga penutur dan mitra tutur mampu memahami tuturan sesuai dengan konteks.
Debat Calon Wakil presiden Indonesia adalah serangkaian acara debat yang diadakan dalam rangka pemilihan umum presiden dan wakil presiden Indonesia yang mengikut sertakan calon presiden Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, serta Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Perdebatan antara pasangan calon wakil presiden banyak memproduksi kalimat yang diujarkan seorang politisi yang merujuk kepada jenis tindak tutur.
Pada debat pemilihan pasangan calon wakil presiden terdapat tindak tutur yang bervariasi artinya ke-3 pasangan cawapres menggunakan tindak tutur ilokusi direktif untuk menyampaikan pikiran, harapan dan tindakan kepada mitra tuturnya.
Dalam konteks debat, cawapres juga menggunakan tindak tutur untuk merumuskan rencana aksi dan memperkuat argumen mereka terkait isu-isu tertentu. Tindak tutur ilokusi direktif dalam debat cawapres ini juga melibatkan pernyataan atau tindakan yang ditujukan untuk memerintah, meminta, atau mengajukan suatu permintaan secara langsung.
Beberapa contoh tindak tutur ilokusi direktif yang mungkin muncul dalam debat cawapres bisa melibatkan: Setiap Bakal calon cawapres memberikan petunjuk kebijakan masing masing.
Direktif mengekspresikan sikap penutur terhadap tindakan yang akan dilakukan oleh mitra tutur. Direktif juga bisa mengekspresikan maksud penutur sehingga ujaran atau sikap yang diekspresikan dijadikan sebagai alasan untuk bertindak oleh mitra tutur. Tindak tutur ini dimaksudkan penuturnya agar mitra tutur melakukan tindakan yang disebutkan di dalam tuturan itu.
Bentuk tindak tutur ilokusi direktif pada debat capres-cawapres Republik Indonesia 2024 adalah sebagai berikut:
Tiga calon wakil presiden (cawapres) masing masing memberikan petunjuk kebijakan dan beradu gagasan tentang pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, hingga masyarakat adat dan desa, pada Minggu malam (21/01/2024) di Jakarta Convention Centre (JCC), Jakarta.
- Cawapres Muhaimin Iskandar Dalam paparan visi misinya, cawapres nomor urut satu yang sering disapa Cak Imin menyoroti peran negara dan pemerintah yang seolah abai/tidak peduli terhadap nasib petani, dan nelayan. Secara khusus dia menyoroti proyek food estate. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyatakan bahwa proyek food estate harus dihentikan. “Food estate terbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat kita, menghasilkan konflik agraria, dan bahkan merusak lingkungan kita,” kata Muhaimin, Minggu (21/01). Muhaimin juga mengkritisi penanganan krisis iklim oleh pemerintah yang dia nilai tidak diatasi serius. Menurutnya, krisis iklim tidak bisa hanya mengandalkan proyek giant sea wall karena “tidak mengatasi masalah”. Sebelumnya, gagasan untuk membangun giant sea wall sempat diungkapkan Prabowo Subianto yang menilai tanggul laut raksasa perlu dibangun di pantai utara Jawa untuk menghadapi penurunan permukaan tanah. Muhaimin mengatakan bahwa salah satu yang akan dia lakukan untuk mengatasi krisis iklim adalah dengan menggenjot energi baru dan terbarukan.
- Cawapres Gibran Rakabuming Raka Dalam pemaparan visi misinya, cawapres nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka menekankan rencana melanjutkan dan memperluas cakupan program hilirisasi pemerintah, tak hanya di sektor pertambangan, tapi juga pertanian, maritim, dan digital. Ini terutama mempertimbangkan cadangan berlimpah nikel dan timah serta potensi besar energi baru dan terbarukan Indonesia. “Potensi energi baru terbarukan kita juga luar biasa sekali. Bisa mencakup 3.686 gigawatt yang meliputi energi surya, angin, air, bioenergi, dan juga panas bumi. Oleh karena itu, kerja sama penta-helix wajib untuk didorong,” kata Gibran, merujuk kolaborasi multipihak yang melibatkan pemerintah, badan usaha, universitas, masyarakat, dan media. Selain itu, Gibran juga membahas rencana mendorong ketersediaan pupuk dan bibit yang mudah dan murah, melanjutkan agenda reformasi agraria, meningkatkan anggaran dana desa, dan mendorong rancangan undang-undang tentang masyarakat adat agar lebih berkeadilan. Terkait dengan program food estate, Gibran mengakui memang ada yang gagal, tapi ada juga yang berhasil, ada yang panen, misalnya di Kabupaten Gunung Mas, Kaltim, sudah panen jagung dan singkong. “Cek saja datanya,” klaim Gibran.
- Cawapres Mahfud MD Senada dengan Cak Imin, cawapres nomor urut tiga Mahfud MD juga mengkritik program food estate. Saat pemaparan visi misi, Mahfud MD menjabarkan bahwa ia bakal menyusun kebijakan berdasarkan empat tolak ukur yang memperhatikan kelestarian lingkungan. Keempat tolak ukur itu terdiri dari pemanfaatan, pemerataan, partisipasi masyarakat, penghormatan terhadap hak-hak yang diwariskan turun-menurun. Berdasarkan tolak ukur itu, Mahfud menyatakan ia akan mengajukan dua program, yaitu petani bangga bertani, dan di laut kita jaya, nelayan sejahtera “Jangan seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan. Yang benar saja. Rugi dong kita,” ujar Mahfud. Saat ditanya soal praktik pertambangan dan perikanan ilegal serta pembalakan liar, Mahfud dan Cak Imin menyebut saat ini ada 2.500 tambang ilegal. Sedangkan, menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral per Desember 2023, jumlah penambangan tanpa izin atau PETI teridentifikasi berada di 2.741 lokasi.
Cak Imin mengatakan, angka ini memprihatinkan. Padahal, katanya, tambang yang legal saja tidak membawa kesejahteraan.
“Kita menyaksikan, dalam proses penambangan dan bisnis tambang kita, hilirisasi dilakukan ugal-ugalan, merusak lingkungan, ada kecelakaan, tenaga asing mendominasi,” katanya.
Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi tinggi di Sulawesi Tengah, yang kaya sumber daya nikel dan memiliki banyak pabrik pengolahan, tidak dinikmati rakyat setempat yang tetap saja miskin.
Menurut Gibran, solusinya sederhana. Ia menyampaikan pemerintah tinggal mencabut izin usaha pertambangan atau IUP para perusahaan yang bermasalah.
Kata Mahfud, urusannya tidak sesederhana itu, karena urusan pencabutan IUP banyak mafianya.
Putra Adhiguna, analis energi dan managing director Energy Shift Institute, mengatakan kendala tata kelola tambang dan besarnya angka kemiskinan di daerah kaya sumber daya menunjukkan bahwa Indonesia belum mampu mengelola sumber daya alam meski memiliki daya tawar yang sangat kuat.
“Hal tersebut menjadi tanda tanya besar karena semestinya dengan daya tawar kuat kita mampu menerapkan standar yang tinggi dalam pengelolaannya, baik dalam perizinan, dampak sosial, maupun lingkungan,” kata Putra.
“Bila tidak mampu, maka pertanyaannya siapa yang diuntungkan? Pemerintahan berikutnya harus mampu melakukan perbaikan dengan cepat karena pertumbuhan produksi nikel yang sangat pesat dalam beberapa tahun ke depan.”
Saat sesi tanya-jawab, Gibran kembali menggunakan istilah yang relatif asing di telinga publik.Ia bertanya pada Cak Imin tentang lithium ferrophosphate (LFP), yang disebut kerap digaungkan oleh Thomas Lembong, mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang sekarang jadi anggota tim sukses paslon nomor satu.
Ini adalah tipe baterai litium-ion untuk kendaraan listrik yang menggunakan bahan besi alih-alih nikel atau kobalt.
“Saya enggak tahu pasangan nomor satu ini anti-nikel atau bagaimana?” tanya Gibran.
Sebagai respons, Cak Imin justru mencecar Gibran soal etika. Yang pertama soal etika lingkungan dalam industri tambang dan pengolahannya yang dianggap tidak mempertimbangkan lingkungan dan keberlanjutan masa depan. Yang kedua soal etika dalam debat yang seharusnya fokus membahas kebijakan, tapi justru jadi ajang “tebak-tebakan definisi”.
Gibran lantas kembali mendesak Cak Imin membahas LFP. Menurutnya, sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, Indonesia semestinya memanfaatkan sumber dayanya untuk memproduksi baterai litium-ion dibanding mempromosikan LFP.
Menurut data Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) pada 2022, cadangan terbukti nikel Indonesia dalam logam menyentuh 21 juta ton, terbesar di dunia bersama dengan Australia. Kedua negara ini sama-sama memegang 21% cadangan nikel global.
“Harap dicatat, gara-gara kita mengeksplorasi nikel ugal-ugalan, lalu hilirisasi tanpa mempertimbangkan ekologi, mempertimbangkan [aspek] sosialnya, buruh kita diabaikan, malah banyak tenaga kerja asing, dan juga terjadi korban kecelakaan. Di sisi yang lain, pemasukan dari nikel kita juga sangat kecil,” kata Cak Imin.
Per 2023, menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ada 373 konsesi tambang nikel berstatus clean and clear atau CnC yang telah diterbitkan pemerintah, entah dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan atau Kontrak Karya. Ini mencakup area dengan luas total 960.117 hektare. Sebanyak 369 dari seluruh konsesi itu ada di Pulau Sulawesi dan Kepulauan Maluku.Menurut hasil riset Auriga Nusantara, ekspansi tambang nikel telah memicu deforestasi hingga 24.811 hektare di berbagai wilayah Indonesia dalam dua dekade terakhir.
Analis energi, Putra Adhiguna menambahkan perdebatan yang terjadi akhirnya tidak banyak menyentuh isu penting mengenai peluang dan tantangan Indonesia dalam transisi energi dan pembangunan hijau ke depan.
“Disayangkan bahwa tidak banyak pembahasan mengenai peluang usaha dan daya saing ekonomi Indonesia ke depan dengan mempertimbangkan aspek berkelanjutan,” kata Putra.
“Transisi hijau akan menggeser dinamika investasi ke depan, dan ketersediaan energi hijau serta rantai pasok yang baik akan menjadi kunci untuk mengundang investasi dan lapangan kerja berkualitas.”
Gibran memang sempat mengangkat isu greenflation, atau risiko kenaikan harga komoditas dan energi seiring dengan transisi energi dunia sebelum menuju titik stabilitas, tapi akhirnya tak dibahas secara mendalam.Terkait hal ini, Putra mengatakan Indonesia harus mampu memanfaatkan keuntungan dari sumber daya alam terkait energi yang dimiliki, termasuk batubara, nikel, dan minyak sawit, untuk turut menopang biaya transisi secara bertahap.
Debat cawapres tentang isu lingkungan hingga energi ini menurut Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Raynaldo Sembiring, menjadi krusial karena menyangkut isu yang berdampak lintas generasi dan akan membantu para pemilih muda menentukan pilihan.
“Jadi bukan hanya lip service dan bukan cuma jargon dan hanya berfungsi atau menghadang atau membuat kandidat lain tidak bisa menjawab. Mereka harus mampu menarasikan isu-isu strategisnya yang menjadi prioritas dan bagaimana cara menjalankannya itu,” kata Raynaldo kepada BBC News Indonesia.
Debat keempat Pilpres 2024 sekaligus debat kedua cawapres akan mengangkat tema terkait pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa.
Dalam debat ini, cawapres Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD akan menjelaskan visi dan misinya, serta menjawab pertanyaan panelis dan sesama mereka sendiri. Sama seperti pada debat cawapres sebelumnya, para capres dari masing-masing paslon akan hadir, tetapi porsi bicara hanya untuk cawapres. Berdasarkan konferensi pers Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Jumat (19/01), debat kedua cawapres akan dilaksanakan pada Minggu (21/01) pukul 19:00 WIB malam di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat.
