Ruteng, GardaNTT.id – Pemerintahan Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai, NTT menfasilitasi kegiatan sosialisasi penyusunan Dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2023.
Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Serbaguna Kantor Kecamatan Ruteng di Cancar pada Kamis 10 November 2022 itu dalam rangka percepatan penyusunan APBDes bagi seluruh Desa di Kecamatan Ruteng.
“Tujuannya Percepatan penyusunan APBDes 2023, biarkan antara pemerintah desa bersama BPD memiliki pemahaman yang sama terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Desa pada tahun 2023” Kata Pice Petrus Ben Kabid Bantuan Desa Dinas PMD Kabupaten Manggarai.
Dengan adanya kegiatan tersebut dia berharap para Kepala Desa dalam menyusun APBDes tahun 2023 tetap mengikuti program prioritas dari pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa.
“Sinkronisasi antara program yang yang dicanangkan pemerintah desa dengan program kementerian Desa, seperti Program Pemulihan ekonomi paska Pandemi Covid-19” Tambahnya.
Hal serupa juga disampaikan oleh Yohanes Jebatu selaku Camat Ruteng. Dia mengatakan terselenggaranya sosialisasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa itu bertujuan agar seluruh Desa di Kecamatan Ruteng dapat memanfaatkan Dana Desa sesuai dengan kebutuhan Masyarakat dan sesuai dengan potensi Desa.
“Dalam penyusunan program harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat juga sesuai dengan potensi Desa” Kata Camat Yohanes.
Pada kesempatan itu Camat Yohanes juga mengingatkan para kepala Desa yang hadir agar dalam penggunaan Dana Desa diupayakan untuk tidak terjebak dalam perilaku korupsi yang berdampak pada kerugian Keuangan Negara.
“Ini pesan moral ya hindari penyalahgunaan Dana Desa. untuk itu bagi Kepala Desa jangan pegang uang percayakan kepada staf berwenang” Pesan Camat Yohanes Sebatu.
Selain itu dia juga berpesan dalam menjalankan roda pemerintah di Desa, Kepala Desa sebagai pemimpin harus mampu membina kerjasama kepada semua pihak terkait.
“Desa bisa maju kalau semua pihak dilibatkan dialam proses Pembangunan, misalnya dalam hal pembahasan anggaran wajib melibatkan BPD dan tokoh masyarakat” Ujar Camat Yohanes.
