Sumba Barat, GardaNTT.id – Ratusan Tenaga Kontrak Daerah (TKD) Sumba Barat sesalkan Pemerintah Sumba Barat yang di bawah kepemimpinan Jhon Dade sebagai Bupati.
Febrian melalui pesan whatsApp mengakui bahwa berdasarkan pernyataan Sekretaris Daerah Sumba Barat, Yeremia Ndapadoda pada 5 September lalu, menghimbau kepada semua jajaran Kepala Dinas di semua instansi yang ada di Sumba Barat untuk mendata dan mengamankan data seluruh TKD baik Nakes, Guru, dan Tenaga Teknis.
Febrian kecewa dengan sikap Bupati dan Sekda Sumba Barat terkait beberapa instansi yang sudah memecat TKD yang sudah lama mengabdi untuk daerah dengan aturan yang tidak jelas.
“Untuk sementara sekira ada 117 Tenaga Kontrak Daerah yang baru diketahui dan sengaja di rumahkan oleh pemerintah Sumba Barat,” ungkap Febrian.
Bahkan, kata Febrian, masih ada TKD belum di bayar insentifnya oleh Pemerintah Daerah Sumba Barat.
“Ini merupakan catatan buruk bagi Pemda Sumba Barat dikarenakan mengeluarkan TKD tanpa alasan yang tidak mengikuti aturan,” kata Febrian.
Febrin mengatakan, kalau memang dana daerah tidak cukup, lalu kenapa mesti ada perekrutan tenaga kontrak yang baru. Febrian juga menaruh curiga kepada Bupati Sumba Barat.
“Bukan untuk memajukan Sumba Barat tapi keinginan semata untuk menjadi bupati saja. Bupati keluarga dan untuk para patner keluarga dari kerabat mafia aturan di daerah Sumba Barat. Itu yang lebih di utamakan ketimbang memperhatikan atau mempertimbangkan nasib dan hak para TKD yang sudah lama bekerja untuk daerah,” cetus Febrian.
Lebih dari itu, ungkapnya, Bupati bukan untuk memajukan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Daerah.
“Ya mungkin kami sebagai TKD hanya korban politik,” katanya.
Diketahui bahwa Febrian juga merupakan TKD dari anggota Satpol PP yang di rumahkan. Ia mengaku tidak keberatan dirinya dirumahkan.
“Cuman hanya kecewa dengan regulasi atau aturan yang ada tidak konsisten, karena ada beberapa tenaga pendidikan tenaga kontrak daerah yang dikeluarkan secara sepihak. Padahal ada nama-nama TKD yang sudah masuk di Dapodik yang merupakan jantung data sekolah. Yang semestinya tidak bisa di ganti, karena data dari tenaga kontrak itu sudah tercantum lama di pusat dan sudah lama mengabdi,” ucapnya.
Lebih anehnya lagi, kisah Febrian, dengan aturan yang di buat oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati, dikira regulasi yang baru hanya di prioritaskan para sarjana, namun faktanya terbalik.
Ia juga mengatakan, masih ada beberapa tenaga Kontrak Daerah yang tamat SMP di pekerjakan di salah satu Puskesmas. Profesi Guru di pekerjaan di salah satu Puskesmas. Seorang perempuan profesi perawat diterbitkan SK driver, padahal tidak tau sama sekali mengendarai mobil.
“Ini sangat miris karena tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka, ini menjadi cacatan buruk bagi Bupati dan Wakil Bupati sepertinya mereka tidak kerja sama.” ucapnya.
Lebih jauh Febrian bersama TKD lainnya yang telah di rumahkan meminta kepada Bupati, Sekda, untuk klarifikasi dan menjelaskan soal ini, karena dirinya dan TKD yang lain adalah putra – putri terbaik Sumba Barat yang sudah lama mengabdi bersama Pemerintah Daerah untuk memajukan Sumba Barat pada sebelumnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Sekda dan Bupati Sumba Barat belum berhasil dihubungi.
