Manggarai Timur, GardaNTT.id – Pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Kabupaten Manggarai Timur, NTT, diduga terjadi penyelewengan. Sejumlah narasumber media ini, membeberkan fakta yang mengarah pada indikasi penyelewengan itu. Modusnya, mulai dari pemotongan honor para tenaga kesehatan, hingga adanya laporan kegiatan fiktif.
ED, seorang tenaga kesehatan (Nakes) yang bertugas di salah satu puskesmas di Manggarai Timur mengatakan, ia dan rekan Nakes lainnya sering menandatangani kwitansi untuk SPJ yang nominalnya berbeda dengan yang diterima.
Selain itu, ia juga menemukan banyaknya kegiatan yang tidak pernah dilakukan namun ada didalam SPJ.
“Honor yang kami terima itu tidak sesuai dengan nominal yang tertera pada kwitansi yang kami tandatangani. Lalu ada banyak kegiatan, seperti pemeriksaan sanitasi, pemeriksaan air minum bersih, dan sosialisasi kesehatan yang tidak pernah dilakukan, tetapi di SPJnya ada,” bebernya.
“Dalam RAB BOK itu ada item kegiatan pertemuan lintas sektor, yang minimal dilaksanakan dua kali setahun dan peserta wajib mendapatkan uang duduk tetapi kegiatan itu tidak dilaksanakan, namun SPJnya ada,” bebernya menambahkan.
Ia mengatakan, tidak sedikit para Nakes di Manggarai Timur yang keluhkan hal serupa. Namun, pihaknya tidak bisa berbuat banyak lantaran khawatir mendapat tekanan dari atasan.
“Kami hanya bisa diam saja. Tidak tau harus berbuat apa atas ketidak adilan ini. Kami hanya serahkan semuanya, jika memang ada yang salah, maka waktu akan menjawabnya,” ucapnya.
Senada juga disampaikan HR. Ia mengatakan jika di puskesmas tempat ia bertugas juga mengalami hal serupa. Honor mereka disunat, sementara mereka harus menandatangani kwitansi yang nominalnya jauh dari yang mereka terima.
Laporan kegiatan fiktif juga ditemukan. Mereka berharap agar pihak penegak hukum segera mengusut dugaan ini.
“Kalau semacam anggaran snack dan biaya makan minum, pembelian alat tulis kantor (ATK), pengandaan dokumen kegiatan, untuk mendukung kegiatan BOK, biaya kegiatan Lokakarya Mini (Minilok), biaya kader kesehatan turun ke desa, biaya rapat koordinasi, biaya sosialisasi, itu sering di utak-atik. Laporannya besar, tapi faktanya anggaranya kecil,”
“Kasian, kami dijadikan alat untuk memuluskan niat jahat mereka. Nama kami yang di jual ke Negara melalui SPJ, sementara kami tidak nikmati. Sehingga, kami harap agar Polisi atau Kejaksaan bisa selidiki ini. Kami percaya mereka penegak hukum yang profesional dan berintegritas,” ujarnya.
Informasi yang beredar, Polres Manggarai Timur telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Staf fungsional Dinas Kesehatan Matim. Diduga kuat, ia diperiksa dalam kaitan kasus ini.
GardaNTT telah berupaya mengkonfirmasi kebenaran informasi tersebut. Namun, hingga berita ini diturunkan, pihak Polres Matim belum berhasil dikonfirmasi.
Untuk diketahui, Dana Bantuan Operasional Kesehatan atau ( BOK) Merupakan dana yang bersumber dari APBN bagi lembaga yang langsung bekerja di level masyarakat, yang dalam konteks kesehatan utamanya adalah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan juga Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) seperti Posyandu bayi, Balita, dan lansia, Pos Obat Desa, dan lainnya.
BOK diperuntukkan untuk kegiatan kesehatan yang wajib dilaksanakan oleh lembaga kesehatan seperti imunisasi, penyuluhan kesehatan, pemantauan kesehatan bayi dengan gizi buruk, rapat pegawai, belanja obat habis pakai, atau akomodasi tenaga honor.
