Ruteng, GaradaNTT.Id – Wakil Sekertaris Jendral (Wasekjen) Partai Golkar Sebastian Salang meminta Pemerintah Pusat untuk membatalkan kenaikan tarif masuk Taman Nasional Pulau Komodo dan Padar.
Menurut Sebastian Salang Kebijakan Pemerintah dalam menaikan tarif itu telah melahirkan polemik dalam Masyarakat terutama dari Pelaku Pariwisata.
Dia mengatakan aksi Mogok total yang dilakukan oleh semua Pelaku Pariwisata merupakan tamparan keras bagi wajah pemerintah pusat dan daerah khususnya provinsi yang melahirkan kebijakan.
Lebih lanjut dia menjelaskan penolakan dan perlawanan besar-besaran dari para Pelaku Pariwisata adalah gambaran bahwa kebijakan tersebut cacat proses dan gagal mendeteksi aspirasi dan kepentingan serta harapan masyarakat.
Pemerintah dalam mengambil kebijakan sebut Sebastian Salang hanya melihat dari sisi keuntungan yang fantastis namun mengabaikan pertimbangan kepentingan masyarakat lokal, pelaku wisata, pelaku bisnis, dan perasaan masyarakat setempat.
“Potret kebijakan yang dipaksakan, top down, sempit demi angan-angan keuntungan besar yg ditempu melalui jalan pintas dengan mengabaikan pertimbangan kepentingan masyarakat lokal, pelaku wisata, pelaku bisnis, dan perasaan masyarakat setempat” Kata Sebastian Salang.
Dia menjelaskan penolakan dan perlawanan masyarakat setempat dan pelaku wisata juga merupakan fakta bahwa kebijakan tersebut telah gagal dan kehilangan legitimasinya.
“Kebijakan yang baik pasti direspon, diterima dan dijalankan oleh semua stakeholders dan masyarakat. Sebaliknya, kebijakan yang buruk dan dipaksakan pasti ditolak bahkan dilawan. Itulah yang terjadi di Labuan Bajo. Perintah harus menyadari itu” tambahnya.
Dia membeberkan faktanya saat ini, kebijakan kenaikan tarif itu telah menimbulkan efek sangat buruk bagi pelayanan pariwisata, banyak menunda dan membatalkan perjalanan.
“Selain itu image terhadap daerah wisata premium jadi rusak dan buruk. Bukan mustahil dampak jangka panjang menjadi jelek. Minat wisatawan berkurang dan beralih ke daerah lain bahkan negara lain” ujarnya.
Oleh karena itu, Terang Sebastian Salang Pemerintah Pusat harus memasang telinga dan hatinya dengan benar untuk mendengarkan suara, jeritan, aspirasi dan kepentingan masyarakat, pelaku wisata setempat secara jernih dan objektif, tidak hanya mendengar sepihak dari pemerintah provinsi atau kabupaten.
“Apalagi jika alas kebijakan ini hanya fantasi perhitungan yang bombastis dengan iming-iming penerimaan triliunan rupiah” tegasnya.
Dia mengungkapkan Pemerintah tidak ada alasan yang cukup kuat untuk memaksakan kebijakan tarif ini utk dilanjutkan. Apalagi jika menggunakan pendekatan keamanan, tidak akan memperbaiki situasi, justru akan semakin buruk dan mencoreng wajah wisata premium.
“Secara faktual kebijakan ini telah kehilangan legitimasi dan public trust. Karena telah melahirkan konflik dan kegaduhan. Karena itu kebijakan tersebut telah gagal dan sebaiknya segera dibatalkan atau dicabut kembali” ungkapnya
“Pemerintah Pusat harus melihat fakta perlawanan ini dengan cermat dan tak perlu malu untuk menarik kembali. Apa yang terjadi saat ini adalah pelajaran penting dalam proses pembuatan kebijakan yang baik kedepannya” tutup Sebastian Salang.