Ende, gardantt.id – Menindaklanjuti wacana yang digulirkan oleh Kemenpan RB RI yang menyatakan tidak ada pemberhentian tenaga honorer di tahun 2023 secara nasional, Anggota DPRD Kabupaten Ende, Fraksi PSI, Emanuel Minggu, S.Kom. mendukung pihak pemerintah kabupaten Ende untuk melakukan pembatalan pemberhentian 3.007 honorer di Lingkup Pemkab Ende, NTT.
Kepada media ini (3/3) Legislator PSI itu menyatakan, sebagai anggota DPRD yang berada di komisi 1 dan komisi yang bermitra dengan BKSD kabupaten Ende, pemerintah kabupaten Ende harus sikapi hal ini.
“Pemda Ende dalam hal ini bupati Ende harus menganulir kembali keputusan pemberhentian 3.007 tenaga honorer di lingkup Pemkab Ende dengan kembali mempekerjakan tenaga honorer yang tentunya dengan upah yang layak,” ungkapnya.
Eman meminta kepada Pemda Ende untuk pro aktif berkomunikasi dengan pihak Menpan RI soal wacana tidak adanya pemberhentian honorer, apa memang hanya sekedar wacana atau memang sudah menjadi keputusan tetap yang memiliki landasan hukum sehingga bisa diterapkan di daerah.
Dijelaskan Eman, di Kabupaten Ende pemerintah sudah mengambil sikap untuk memberhentikan tenaga honorer tetapi kembali muncul wacana dari pusat yang menyatakan bahwa tidak ada pemberhentian honorer sehingga informasi ini tidak simpang siur maka pihak BKSDM segera berkomunikasi dengan Menpan RI terkait wacana tersebut.
Secara kelembagaan, sambung Eman, DPRD Kabupaten Ende memang mendukung wacana agar tenaga honorer dipekerjakan kembali, namun dengan catatan kritis agar apabila kembali mempekerjakan tenaga honorer, hendaknya mereka yang masuk dalam 3.007 tenaga honorer, bukan tenaga honorer baru, apabila kembali merekrut yang baru tentu akan menimbulkan kegaduhan dan berimpilikasi pada anggaran.
Dikatakan Eman, apabila mempekerjakan kembali tenaga honorer hendaknya mereka diberi upah yang layak, jangan ala kadarnya yang pada akhirnya hanya habis untuk biaya ojek.
“Apabila mempekerjakan kembali tenaga honorer, toh tidak juga terlalu membebani keuangan daerah, karena diantara dari 3.007 yang ada, lebih dari separuh sudah diangkat menjadi tenaga PPPK oleh pemerintah pusat.” ungkapnya.
