“Semua membutuhkan biaya cukup. Kalau tidak jelas, tidak cukup turun terlambat, ya bisa berantakan. Jadi akhirnya banyak orang analisis ini bisa jadi model lain untuk alasan penundaan,” imbuhnya.
Ia berkata Pemilu merupakan sebuah kegiatan yang sudah jelas bakal dilaksanakan setiap lima tahun.
Menurutnya, pemerintah dapat dinilai telah abai jika mengatakan tidak memiliki anggaran yang cukup untuk menggelar Pemilu 2024.
Hadar mengingatkan, biaya penyelenggaraan pemilu bersumber dari APBN yang pengelolaannya merupakan urusan pemerintah dan DPR.
“Kalau kemudian tahu-tahu kita mengatakan tidak cukup biaya, selama ini, artinya pemerintah mengabaikan dan undang-undang mengatakan bahwa pemilu dibiayai APBN dan APBN itu urusan pemerintah sama DPR,” tutur Komisioner KPU periode 2012-2017 itu.
Hadar melanjutkan, peningkatan kebutuhan anggaran penyelenggaraan pemilu merupakan hal yang logis bila semua pemangku kepentingan mau melihat komponen-komponen yang tertuang dalam anggaran tersebut.
Ia pun mengingatkan, beban kerja dan tantangan dalam penyelenggaraan pemilu semakin banyak demi mewujudkan pemilu yang lebih berkualitas
“Misalnya sistem informasi yang mau digunakan, enggak bisa itu menunggu tahapan berjalan baru itu dipersiapkan. kita mau bikin berantakan atau lancar? Harus segera ditetapkan,” imbuhnya.
Dia menyarankan, KPU, pemerintah, bersama DPR segera menetapkan anggaran pemilu 2024, khususnya yang bersumber dari APBN 2022.
“Kalau bahas detail belum mampu, ya tahun berikutnya kita bicarakan beberapa minggu ke depan. Tapi tahun sekarang kan sudah mau berjalan, harus sudah ditetapkan kemudian diturunkan sesuai waktu di mana KPU membutuhkannya,” katanya.
Sumber:Democrazy.id
